UU No. 5 1990
Undang Undang No. 5 Tahun 1990
Tentang : Konservasi Sumberdaya Alam Hayati
Dan Ekosistemnya
Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 5 TAHUN 1990 (5/1990)
Tanggal : 10 AGUSTUS 1990 (JAKARTA)
Sumber : LN 1990/49; TLN NO. 3419
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang:
a. bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang
mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah
karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan
dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi
kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat
manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan;
b. bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional
yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila;
c. bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada
dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan
saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu
unsur akan berakibat terganggunya ekosistem;
d. bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati
dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan
langkah-langkah konservasi schingga sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan
keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri;
e. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku
merupakan produk hukum warisan pemerintah kolonial yang bersifat
parsial, sehingga perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum dan kepentingan nasional;f. bahwa peraturan perundang-undangan produk hukum nasional yang
ada belum menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
g. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, dipandang perlu
menetapkan ketentuan mengenai konservasi sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya dalam suatu Undang-undang;
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang
Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3368);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3299);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA.BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang
terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya
alam hewani
(satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara
keseluruhan membentuk ekosistem.
2. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya
alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk
menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara
dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
3. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal
balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang
saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
4. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang
hidup di darat maupun di air.
5. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di
darat dan/atau di air, dan/atau di udara.
6. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau
dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.
7. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air,
dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang
hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
8. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup
dan berkembang secara alami.
9. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik
di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai
kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta
ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga
kehidupan.
10. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan
alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya
atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya
berlangsung secara alami.
11. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri
khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang
untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap
habitatnya.
12. Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli,
ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi
yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi
kepentingan penelitian dan pendidikan.13. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu,
baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan
sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis
tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya.
14. Taman national adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai
ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan
untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang
budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
15. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan
koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli
dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian,
ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya,
pariwisata, dan rekreasi.
16. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama
dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
Pasal 2
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan
pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam
ekosistemnya secara serasi dan seimbang.
Pasal 3
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan
mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta
keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
Pasal 4
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung
jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.
Pasal 5
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui
kegiatan :
a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta
ekosistemnya;
c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan
ekosistemnya.BAB II
PERLINDUNGAN SISTEM PENYANGGA KEHIDUPAN
Pasal 6
Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai
unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan kehidupan
makhluk.
Pasal 7
Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya
proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
Pasal 8
(1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Pemerintah menetapkan :
a. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem
penyangga kehidupan;
b. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga
kehidupan;
c. pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem
penyangga kehidupan.
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 9
(1) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan
dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga
kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.
(2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga
kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan
penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak
pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan
sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.(3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 10
Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara
alami dan/atau oleh karena peinanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya
diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.
BAB III
PENGAWETAN KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN
DAN SATWA BESERTA EKOSISTEMNYA
Pasal 11
Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya,
dilaksanakan melalui kegiatan :
a. pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta
ekosistemnya;
b. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.
Pasal 12
Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya,
dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap
dalam keadaan asli.
Pasal 13
(1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di
luar kawasan suaka alam.
(2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam
dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan
dan satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya.
(3) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam
dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan
dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.BAB IV
KAWASAN SUAKA ALAM
Pasal 14
Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:
a. cagar alam;
b. suaka margasatwa.
Pasal 15
Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya,
juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
Pasal 16
(1) Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh Pemerintah
sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa
beserta ekosistemnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan
pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan
penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah
penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 17
(1) Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan
penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan
kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.
(2) Di dalam suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk
kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan,
pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang
budidaya.
(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan Peraturan Pemeritah.Pasal 18
(1) Dalam rangka kerja saina konservasi internasional, khususnya dalam
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kawasan suaka alam
dan kawasan tertentu lainnya dapat ditetapkan sebagai cagar biosfer.
(2) Penetapan suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya
sebagai cagai biosfer diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 19
(1) Setiap orang dilarang melakukatn kegiatan yang dapat mengakibatkan
perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) tidak termasuk
kegiatan pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka
marga satwa.
(3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi
dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan
satwa lain yang tidak asli.
BAB V
PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA
Pasal 20
(1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:
a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
(2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) digolongkan dalam :
a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.
(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 21
1) Setiap orang dilarang untuk :
a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan,
memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan
yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup
atau mati;
b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya
dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia
ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
(2) Setiap orang dilarang untuk :
a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,
memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang
dilindungi dalam keadaan hidup;
b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan
meperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di
Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau
bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang
yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau
mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain
di dalam atau di luar Indonesia;
e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan,
menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang
dilindungi.
Pasal 22
(1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan,
dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang
bersangkutan.
(2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada
pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.
(3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh
satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena
suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan
manusia.
(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana diinaksud dalam ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 23
(1) Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemasukan tumbuhan dan satwa
liar dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 24
(1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara.
(2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya
yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau
diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang
konservasi tumbuhan dari satwa, kecuali apabila keadaannya sudah
tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik
dimusnahkan.
Pasal 25
(1) Pengawasan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat
dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh
lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu.
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
PEMANFAATAN SECARA LESTARI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
Pasal 26
Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
dilakukan melalui kegiatan :
a. pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam;
b. pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.Pasal 27
Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan
tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.
Pasal 28
Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan
memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman
jenis tumbuhan dan satwa liar.
BAB VII
KAWASAN PELESTARIAN ALAM
Pasal 29
(1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 13 terdiri dari :
a. taman nasional;
b. taman hutan raya;
c. taman wisata alam.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai
kawasan pelestarian alam dan penetapan wilayah yang berbatasan
dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 30
Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga
kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta
pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Pasal 31
(1) Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam
dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu
pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata
alam.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan
tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.Pasal 32
Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona
inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.
Pasal 33
(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan
perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
(2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi
dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan
dan satwa lain yang tidak asli.
(3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan
fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman
hutan raya, dan taman wisata alam.
Pasal 34
(1) Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata
alam dilaksanakan oleh Pemerintah.
(2) Di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan
taman wisata alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan
rencana pengelolaan.
(3) Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat
memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman
nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan
mengikutsertakan rakyat.
(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat
(2),dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 35
Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau
memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya,
Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman
nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau
seluruhnya untuk selama waktu tertentu.BAB VIII
PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
Pasal 36
(1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam
bentuk :
a. pengkajian, penelitian dan pengembangan;
b. penangkaran;
c. perburuan;
d. perdagangan;
e. peragaan;
f. pertukaran;
g. budidaya tanaman obat-obatan;
h. pemeliharaan untuk kesenangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IX
PERAN SERTA RAKYAT
Pasal 37
(1) Peranserta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui
berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
(2) Dalam mengembangkan peranserta rakyat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan
rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.
(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.BAB X
PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN
Pasal 38
(1) Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumberdaya alam hayati dan
ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di
bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 39
(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga
pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi
sumber daya alam hayati dan ekosistemnva, diberi wewenang khusus
sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya.
(2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak
mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang
Perikanan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya;
c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam
kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak
pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya;
e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya;
f. membuat dan menandatangani berita acara;
g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti
tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 40
(1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal
33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).
(2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat
(2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp
100.000.000,00(seratusjuta rupiah).
(3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal
32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta
rupiah).
(4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat
(2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41
Hutan suaka alam dan taman wisata yang telah ditunjuk dan ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum
berlakunya Undang-undang ini dianggap telah ditetapkan sebagai kawasan
suaka alam dan taman wisata alam berdasarkan Undang-undang ini.
Pasal 42
Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang telah ada
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku
sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang barti
berdasarkan Undang-undang ini.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini maka:
1. Ordonansi Perburuan (Jachtordonnantie 1931 Staatsblad 1931
Nummer 133);
2. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar
(Dierenbeschermingsordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer
134);
3. Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (Jachtcrdonnantie Java en
Madoera 1940 Staatsblad 1939 Nummer 733);
4. Ordonansi Perlindungan Alam (Natuurbeschermingsordonnantie 1941
Staatsblad 1941 Nummer 167);
dinyatakan tidak berlaku lagi.Pasal 44
Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Konservasi Hayati.
Pasal 45
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
MOERDIONO
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
I. UMUM
Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa
sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di
udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang.
Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara,
dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan
masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada
umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan dan
keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan ekosistemnya.
Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan
bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai
pengamalan Pancasila.
Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian
terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati
ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun
bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk
lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya
yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting
bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi.
Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan
pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan
yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang
dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan
denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau
kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai
dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak
mungkin lagi.
Oleh karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan
masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban
Pemerintah serta masyarakat. Peranserta rakyat akan diarahkan dan
digerakkan oleh Pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan
berhasil guna. Untuk itu, Pemerintah berkewajiban meningkatkan pendidikan
dan penyuluhan bagi masyarakat dalam rangka sadar konservasi.
Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu :
1. menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem
penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan
kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);
2. menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipetipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu
pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan
kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi
kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);
3. mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati
sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan
dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi
secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan
timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber
daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).Mengingat Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas
hukum, maka pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati beserta
ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh
guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut.
Dewasa ini kenyataan menunjukkan bahwa peraturan perundangundangan yang mengatur konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya yang bersifat nasional belum ada. Peraturan perundangundangan warisan pemerintah kolonial yang beranekaragam coraknya, sudah
tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan hukum dan kebutuhan
bangsa Indonesia.
Perubahan-perubahan yang menyangkut aspek-aspek pemerintahan,
perkembangan kependudukan, ilmu pengetahuan, dan tuntutan keberhasilan
pembangunan pada saat ini menghendaki peraturan perundang-undangan di
bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat
nasional sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia.
Upaya pemanfaatan secara lestari sebagai salah satu aspek konservasi
sumber daya alam hayati dan ekosistenmya, belum sepenuhnya
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Demikian pula pengelolaan
kawasan pelestarian alam dalam bentuk taman nasional, taman hutan raya,
dan taman wisata alam, yang menyatukan fungsi perlindungan sistem
penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan
satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari.
Peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional yang ada
kaitannya dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan
Pokok Kehutanan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 20
Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 1 Tahun 1988, dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985
tentang Perikanan belum mengatur secara lengkap dan belum sepenuhnya
dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk pengaturan lebih lanjut.
Undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya yang bersifat nasional dan menyeluruh sangat diperlukan
sebagai dasar hukum untuk mengatur perlindungan sistem penyangga
kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta
ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan
masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok
dan mencakup semua segi di bidang konservasi sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya, sedangkan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah.II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1 sampai angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Ikan dan ternak tidak termasuk di dalam pengertian satwa liar,
tetapi termasuk di dalam pengertian satwa.
Angka 8 sampai angka 16
Cukup jelas
Pasal 2
Pada dasarnya semua sumber daya alam termasuk sumber daya alam
hayati harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan umat
manusia sesuai dengan kemampuan dan fungsinya.
Namun, pemanfaatannya harus sedemikian rupa sesuai dengan
Undangundang ini sehingga dapat berlangsung secara lestari untuk masa kini
dan masa depan.
Pemanfaatan dan pelestarian seperti tersebut di atas harus
dilaksanakan secara serasi dan seimbang sebagai perwujudan dari asas
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Pasal 3
Sumber daya alam hayati merupakan unsur ekosistem yang dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu
kehidupan manusia. Namun, keseimbangan ekosistem harus tetap terjamin.
Pasal 4
Mengingat pentingnya konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu
kehidupan manusia, maka masyarakat juga mempunyai kewajiban dan
tanggung jawab dalam kegiatan konservasi.
Pasal 5
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui
tiga kegiatan :
a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan. Kehidupan adalah
merupakan suatu sistem yang terdiri dari proses yang berkait satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi, yang apabila
terputus akan mempengaruhi kehidupan. Agar manusia tidak
dihadapkan pada perubahan yang tidak diduga yang akan
mempengaruhi kemampuan pemanfaatan sumber daya alam
hayati, maka proses ekologis yang mengandung kehidupan itu
perlu dijaga dan dilindungi.
Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi
usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan
perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau, dan
jurang, pemeliharaan fungsi hidrologi hutan, perlindungan
pantai, pengelolaan daerah aliran sungai; perlindungan
terhadap gejala keunikan dan keindahan alam, dan lain-lain.
b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa
beserta ekosistemnya.
Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari
unsur-unsur hayati dan nonhayati (baik fisik maupun nonfisik).
Semua unsur ini sangat berkait dan pengaruh
mempengaruhi. Punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti
dengan unsur yang lain. Usaha dan tindakan konservasi untuk
menjamin keanekaragaman jenis meliputi penjagaan agar
unsur-unsur tersebut tidak punah dengan tujuan agar masingmasing unsur dapat berfungsi dalam alam dan agar senantiasa
siap untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan
manusia.
Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat
dilaksanakan di dalam kawasan (konservasi in-situ) ataupun di
luar kawasan (konservasi exsitu).
c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya. Usaha pemanfaatan secara lestari sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya merupakan
usaha pengendalian/pembatasan dalam pemanfaatan sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga pemanfaatan
tersebut dapat dilaksanakan secara terus menerus pada masa
mendatang.
Pasal 6
Unsur hayati adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan,
satwa, dan jasad renik. Unsur nonhayati terdiri dari sinar matahari, air,
udara, dan tanah. Hubungan antara unsur hayati dan nonhayati harus
berlangsung dalam keadaan seimbang sebagai suatu sistem penyangga
kehidupan dan karena itu perlu dilindungi.
Pasal 7
Cukup jelasPasal 8
Ayat (1)
Perlindungan sistem penyangga kehidupan dilaksanakan dengan cara
menetapkan suatu wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan.
Guna pengaturannya Pemerintah menetapkan pola dasar pembinaan
pemanfaatan wilayah tersebut sehingga fungsi perlindungan dan
pelestariannya tetap terjamin.
Wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi
antara lain hutan lindung, daerah aliran sungai, areal tepi sungai,
daerah pantai, bagian tertentu dari zona ekonomi eksklusif Indonesia,
daerah pasang surut, jurang, dan areal berpolusi berat. Pemanfaatan
areal atau wilayah tersebut tetap pada subyek yang diberi hak, tetapi
pemanfaatan itu harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan
Pemerintah.
Dalam menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah sistem
penyangga kehidupan, perlu diadakan penelitian dan inventarisasi,
baik terhadap wilayah yang sudah ditetapkan maupun yang akan
ditetapkan.
Ayat (2)
Dalam Peraturan Pemerintah ini perlu diperhatikan kepentingan yang
serasi antara kepentingan pemegang hak dengan kepentingan
perlindungan sistem penyangga kehidupan.
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan hak pengusahaan di perairan adalah hak yang
diberikan oleh Pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya alam
yang ada di perairan, baik yang bersifat ekstratif maupun nonekstratif,
bukan hak penguasaan atas wilayah perairan tersebut. Yang dimaksud
dengan perairan adalah perairan Indonesia yang meliputi perairan
pedalaman (sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya),
laut wilayah Indonesia, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Termasuk dalam pengertian penertiban terhadap penggunaan dan
pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan meliputi
pencabutan hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan yang
pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dalam hal penertiban tersebut berupa pencabutan hak atas tanah, maka kepada pemegang hak diberikan ganti rugi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 10
Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan karena
bencana alam seperti longsor, erosi, kebakaran, dan gempa bumi, atau
karena pemanfaatannya yang tidak tepat serta oleh sebab-sebab lainnya
perlu segera direhabilitasi agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Rehabilitasi ini perlu mengikutsertakan masyarakat, khususnya mereka yang
berhak di atas wilayah tersebut.
Pasal 11
Yang dimaksud dengan pengawetan disini adalah usaha untuk menjaga agar
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya tidak
punah. Pengawetan diluar kawasan meliputi pengaturan mengenai
pembatasan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap tumbuhan
dan satwa sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25
Undang-undang ini. Pengaturan diluar kawasan berupa pengawetan jenis
(spesies) tumbuhan dan satwa. Pengawetan di dalam kawasan dilakukan
dalam bentuk kawasan suaka alam dan zona inti taman nasional.
Pasal 12
Upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa berupa kawasan
suaka alam yang karena fungsi pokoknya adalah pengawetan
keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, maka
keutuhan dan keaslian dari kawasan suaka alam tersebut perlu dijaga dari
gangguan agar prosesnya berjalan secara alami.
Pasal 13 sampai pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Pengelolaan kawasan suaka alam merupakan kewajiban Pemerintah
sebagai konsekuensi penguasaan oleh negara atas sumber daya alam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.Ayat (2)
Yang dimaksud dengan daerah penyangga adalah wilayah yang berada
di luar kawasan suaka alam, baik sebagai kawasan hutan lain, tanah
negara bebas maupun tanah yang dibebani hak yang diperlukan dan
mampu menjaga keutuhan kawasan suaka alam. Pengelolaan atas
daerah penyangga tetap berada di tangan yang berhak, sedangkan
cara-cara pengelolaan harus mengikuti ketentuan- ketentuan yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 17
Ayat (1)
Fungsi penunjang budidaya dapat dilaksanakan dalam bentuk
penggunaan plasma nutfah yang terdapat dalam cagar alam yang
bersangkutan untuk keperluan permuliaan jenis dan penangkaran.
Plasma nutfah adalah unsur-unsur gen yang menentukan sifat
kebakaan suatu jenis.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan wisata terbatas adalah suatu kegiatan untuk
mengunjungi, melihat, dan menikmati keindahan alam di suaka
margasatwa dengan persyaratan tertentu.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Adanya cagar biosfer dimaksudkan sebagai tempat penelitian, ilmu
pengetahuan, dan pendidikan, serta mengamati dan mengevaluasi
perubahan-perubahan yang terjadi pada kawasan yang bersangkutan.
Dengan ditentukannya suatu kawasan suaka alam dan kawasan
tertentu lainnya sebagai cagar biosfer, maka kawasan yang
bersangkutan menjadi bagian dari pada jaringan konservasi
internasional. Namun, kewenangan penentuan kegiatan penelitian,
ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta mengamati dan mengevaluasi
perubahan- perubahan di dalam cagar biosfer sepenuhnya berada di
tangan Pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 18Ayat (1)
Adanya cagar biosfer dimaksudkan sebagai tempat penelitian, ilmu
pengetahuan, dan pendidikan, serta mengamati dan mengevaluasi
perubahan-perubahan yang terjadi pada kawasan yang bersangkutan.
Dengan ditentukannya suatu kawasan suaka alam dan kawasan
tertentu lainnya sebagai cagar biosfer, maka kawasan yang
bersangkutan menjadi bagian dari pada jaringan konservasi
internasional. Namun, kewenangan penentuan kegiatan penelitian,
ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta mengamati dan mengevaluasi
perubahan- perubahan di dalam cagar biosfer sepenuhnya berada di
tangan Pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perubahan terhadap keutuhan suaka alam
adalah melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan
ekosistemnya, perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan
memasukkan jenis-jenis bukan asli.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pembinaan habitat satwa adalah kegiatan yang
dilakukan di dalam kawasan dengan tujuan agar satwa dapat hidup
dan berkembang secara alami. Contoh kegiatan tersebut antara lain
pembuatan padang rumput untuk makanan satwa, pembuatan fasilitas
air minum, dan sebagainya.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan jenis tumbuhan dan satwa yang tidak asli
adalah jenis tumbuhan dan jenis satwa yang tidak pernah terdapat di
dalam kawasan.
Pasal 20
Ayat (1)
Dalam rangka mengawetkan jenis, maka ditetapkan jenis-jenis
tumbuhan satwa yang dilindungi.
Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dimaksudkan untuk
melindungi spesies tumbuhan dan satwa agar jenis tumbuhan dan
satwa tersebut tidak mengalami kepunahan.
Penetapan ini dapat diubah sewaktu-waktu tergantung dari
tingkat keperluannya yang ditentukan oleh tingkat bahaya kepunahan
yang mengancam jenis bersangkutan.Ayat (2)
Jenis tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan meliputi jenis
tumbuhan dan satwa yang dalam keadaan bahaya nyaris punah dan
menuju kepunahan. Tumbuhan dan satwa yang endemik adalah
tumbuhan dan satwa yang terbatas penyebarannya, sedangkan jenis
yang terancam punah adalah karena populasinya sudah sangat kecil
serta mempunyai tingkat perkembangbiakan yang sangat lambat, baik
karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya. Jenis tumbuhan dan
satwa yang populasinya jarang dalam arti populasinya kecil atau
jarang sehingga pembiakannya sangat sulit.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa
adalah suatu upaya penyelamatan yang harus dilakukan apabila dalam
keadaan tertentu tumbuhan dan satwa terancam hidupnya bila tetap
berada dihabitatnya dalam bentuk pengembangbiakan dan
pengobatan, baik di dalam maupun di luar negeri.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pemberian atau penukaran jenis tumbuhan
dan satwa kepada pihak lain di luar negeri adalah untuk keperluan
tukar menukar antar lembaga-lembaga yang bergerak di bidang
konservasi tumbuhan dan satwa dan hadiah Pemerintah.
Ayat (3)
Membahayakan di sini berarti tidak hanya mengancam jiwa manusia
melainkan juga menimbulkan gangguan atau keresahan terhadap
ketenteraman hidup manusia, atau kerugian materi seperti rusaknya
lahan atau tanaman atau hasil pertanian.
Ayat (4)
Dalam Peraturan Pemerintah tersebut antara lain diatur cara-cara
mengatasi bahaya, cara melakukan penangkapan hidup-hidup, penggiringan dan pemindahan satwa yang bersangkutan, sedangkan
pemusnahan hanya dilaksanakan kalau cara lain ternyata tidak
memberi hasil efektif.
Pasal 23
Ayat ( 1)
Yang dimaksud dengan apabila diperlukan adalah untuk koleksi
tumbuhan dan satwa untuk kebun binatang, taman safari, dan untuk
permuliaan jenis tumbuhan dan satwa. Pemasukan jenis tumbuhan
dan satwa liar ke dalam wilayah Republik Indonesia perlu diatur untuk
mencegah terjadinya polusi genetik dan menjaga kemantapan
ekosistem yang ada, guna pemanfaatan optimal bagi bangsa
Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dirampas untuk negara adalah bahwa di
samping dirampas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana, juga memberikan kewenangan kepada pejabat yang
ditetapkan oleh Pemerintah untuk menguasai dan menyelamatkan
tumbuhan dan satwa sebelum proses pengadilan dilaksanakan.
Ayat (2)
Tumbuhan dan satwa yang dilindungi harus dipertahankan agar tetap
berada di habitatnya. Oleh karena itu, tumbuhan dan satwa yang
dirampas harus dikembalikan ke habitatnya. Kalau tidak mungkin
dikembalikan ke habitatnya karena dinilai tidak dapat beradaptasi
dengan habitatnya dan/atau untuk dijadikan barang bukti di
pengadilan, maka tumbuhan dan satwa tersebut diserahkan atau
dititipkan kepada lembaga yang bergerak di bidang konservasi
tumbuhan dan satwa.
Apabila keadaan sudah tidak memungkinkan karena rusak,
cacat, dan tidak memungkinkan hidup, lebih baik dimusnahkan.
Lembaga yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa lembaga
pemerintah dan lembaga non pemerintah, misalnya kebun binatang,
kebun botani, museum biologic herbarium, taman safari dan
sebagainya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah.Pasal 25
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 24 ayat (2)
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 26
Yang dimaksud dengan kondisi lingkungan adalah potensi kawasan berupa
ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis tumbuhan dan
satwa, dan peninggalan budaya yang berada dalam kawasan tersebut.
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Wilayah taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam
meliputi areal daratan dan perairan.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (2)
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 32
Yang dimaksud dengan zona inti adalah bagian kawasan taman
nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan
apa pun oleh aktivitas manusia.
Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan
taman nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata. Yang
dimaksud dengan zona lain adalah zona di luar kedua zona tersebut karena
fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba,
zona pemanfaatan traditional zona rehabilitasi, dan sebagainya.Pasal 33
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 19 ayat ( 1)
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Pada dasarnya pengelolaan kawasan pelestarian alam merupakan
kewajiban dari Pemerintah sebagai konsekuensi penguasaan oleh
negara atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan atas zona
pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata
alam, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan kepada
koperasi, badan usaha milik negara, perusahaan swasta dan
perorangan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pengertian mengikutsertakan rakyat di sini adalah memberi
kesempatan kepada rakyat sekitarnya untuk ikut berperan dalam
usaha di kawasan tersebut.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 35
Yang dimaksud dengan dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan
adalah keadaan dan situasi yang terjadi di kawasan pelestarian alam karena
bencana alam (gunung meletus, keluar gas beracun, bahaya kebakaran),dan
kerusakan akibat pemanfaatan terus menerus yang dapat membahayakan
pengunjung atau kehidupan tumbuhan dan satwa.Pasal 36
Ayat (1)
Dalam pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar harus dilakukan
dengan tetap menjaga keseimbangan populasi dengan habitatnya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Peranserta rakyat dapat berupa perorangan dan kelompok masyarakat
baik yang terorganisasi maupun tidak. Agar rakyat dapat berperan
secara aktif dalam kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya, maka melalui kegiatan penyuluhan, Pemerintah perlu
mengarahkan dan menggerakkan rakyat dengan mengikutsertakan
kelompok-kelompok masyarakat.
Ayat (2)
Dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi di
kalangan rakyat, maka perlu ditanamkan pengertian dan motivasi
tentang konservasi sejak dini melalui jalur pendidikan sekolah dan luar
sekolah.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Selain Pemerintah Pusat dapat menyerahkan sebagian urusan di
bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya kepada
Pemerintah Daerah, juga Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada
Pemerintah Daerah Tingkat I untuk melaksanakan urusan tersebut
sebagai tugas pembantuan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1) sampai ayat (4)
Cukup jelasPasal 40
Ayat (1) sampai ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 41
Berdasarkan Ordonansi Perlindungan Alam Tahun 1941 Stbl. 1941
Nomor 167 (Natuurbeschermingsordonnantie 1941 Staatsblad 1941 Nummer
167) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kehutanan telah ditetapkan hutan suaka alam dan taman
wisata.
Dengan ditetapkannya Undang-undang ini, maka hutan suaka alam
dan taman wisata dianggap telah ditetapkan sebagai kawasan suaka alam
dan taman wisata alam.
Pasal 42 sampai pasal 45
Cukup jelas
__________________________________